Mimpi

Selagi menuju ke David Ross Sport Village untuk bermain bola rutin setiap Jumat sore bersama para professor dan mahasiswa (terkadang ada mahasiswi) PhD di School of Economics, saya sempat berbincang dengan seorang kakak kelas dari Uruguay. Ngalor ngidul; sampai dia bilang bahwa saya termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan beasiswa langsung dari negara sendiri.

Pun demikian, ketika melakukan registrasi ulang sebagai mahasiswa di kampus ini, saya sempat berbincang dengan seorang panitia. Ketika dia bertanya tentang dana pendidikan, kemudian saya jawab bahwa saya dibiayai langsung oleh Pemerintah Indonesia melalui beasiswa, dia berkata (kurang lebih) bahwa saya termasuk orang yang beruntung.

Iya, saya beruntung; mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi di UK adalah realita yang melebihi mimpi “tergila” saya.

Nottingham School of Economics | Sir Clive Granger Building B floor

Lahir dan menghabiskan masa kecil di Pameungpeuk, tiga jam perjalanan dari Kota Garut, maka impian tertinggi saya waktu kecil adalah bergabung dengan Kopassus. Kebetulan setiap tahun desa kami dikunjungi tentara berbaret jingga untuk menggelar latihan, dan area yang kami tinggali adalah tanah milik TNI AU. Yap. Baret jingga adalah milik Paskhas, namun nampaknya saya lebih terpengaruh dengan cerita Bapak tentang kehebatan pasukan baret merah itu.

Ketika ditanya oleh salah seorang tentara, “Kamu mau seperti saya?” Saya jawab, “Tidak. Saya mau jadi Kopassus.” Ngeyel. Hobi saya waktu itu adalah mengoleksi selongsong peluru yang digunakan tentara-tentara itu untuk latihan. Entah sekarang ada dimana. Bila dibandingkan teman sepermainan, koleksi saya termasuk yang lumayan banyak.

Plus pada waktu itu listrik menyala 24 jam adalah suatu kemewahan. Saya masih ingat, setiap pulang sekolah, yang kami lakukan adalah berkerumun di jendela angkutan pedesaan yang kami naiki, dan berharap ada tiang listrik baru yang dibangun di sepanjang jalan menuju rumah. Seandainya kembali ke masa itu, dan saya bilang bahwa cita-cita saya adalah kuliah di kota dimana Herbert Kilpin berasal mungkin saya hanya dianggap angin lalu.

Walaupun gagal untuk bergabung dengan Kopassus, ketika diberikan kesempatan berpetualang di sini sebagai pegawai tugas belajar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, saya kembali disadarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Banyak faktor yang berpengaruh, salah satunya adalah perhatian yang diberikan oleh negara terhadap warganya.

Pada tahapan ini, ketika Indonesia sedang berbenah, masih berkembang, dan dalam proses beranjak menuju apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, maka inisiasi pengelolaan dana abadi khusus untuk pendidikan yang dipercayakan kepada LPDP Kementerian Keuangan RI merupakan salah satu ikhtiarnya. Tentu, masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi kembali lagi ke pernyataan awal: negeri ini sedang berproses.

Dan bagi saya pribadi, keberadaan LPDP itu merupakan perwujudan doa dari orang tua. Saya yakin di luar sana banyak orang tua ingin anaknya memiliki pendidikan lebih tinggi dari dirinya; syukur-syukur melalui jalur beasiswa. Keinginan yang terselip dalam doa diam-diam pada sunyinya malam. Dan Dia Pemilik Semesta mewujudkan doa itu. Tentu butuh jalan panjang dan berliku. Tapi, kan memang di situ seninya

Utang Melulu

Liechtenstein adalah satu dari sedikit sekali negara-negara di dunia yang Pemerintah-nya tidak memiliki utang. Ketika membandingkan negara tersebut dengan Indonesia yang memiliki rasio debt to GDP di angka sekitar 28 persen pada tahun ini, maka kita akan berdiskusi panjang lebar menentukan negara mana yang lebih baik―tergantung apa yang menjadi tolok ukurnya. Bisa angka pertumbuhan ekonomi, prestasi timnas sepak bola, atau metode yang sering digunakan oleh penduduknya ketika makan bubur: diaduk atau tidak. Yhaa~

Apakah negara dengan luas tiga-per-empat Kota Bekasi (Bekasi Bisa!―red) tersebut termasuk negara maju?

Apabila mengacu pada pengelompokan yang dilakukan oleh IMF dan World Bank, jawabannya: na’am. GDP per kapita-nya? Tiga tahun lalu, angkanya sekitar lima puluh satu kali Indonesia. Kasarnya, pada tahun tersebut, ketika tiap penduduk di Indonesia memiliki pendapatan dalam setahun sebesar 43 juta rupiah dimana 11 juta-nya adalah utang, maka di Liechtenstein sebesar 2,19 miliar rupiah―tanpa utang. Well, hidup terkadang memang tak adil, Mz.

Namun, walaupun demikian, Liechtenstein tidak termasuk kelompok elit Group of 7 (G7), tujuh negara di dunia yang apabila kekayaannya digabungkan berjumlah hampir sama dengan 64 persen kekayaan seluruh negara di dunia. Negara-negara tersebut adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, UK, dan AS. Suatu saat nanti, bisa saja China termasuk ke dalam kelompok ini, mengingat ia adalah lokomotif pertumbuhan ekonomi global saat ini dan penyumbang terbesar ketiga angka PDB dunia, setelah AS dan Uni Eropa. Tapi untuk sekarang IMF dan World Bank masih mengkategorikannya ke dalam negara berkembang, tidak berbeda dengan Indonesia.

Apakah ketujuh negara G7 tadi, plus China, tersebut bebas utang?

Mudah saja mengetahuinya. Tinggal googling dengan kata kunci ‘debt to GDP ratio’, maka kita akan menemukan data yang menyatakan bahwa kedelapan negara tersebut paling sedikit memiliki porsi utang sebesar enam puluh persen dari pendapatannya. Jauh di atas Indonesia yang masih berada di bawah tiga puluh persen, walaupun berdasarkan Undang-Undang tentang Keuangan Negara batas maksimumnya adalah enam puluh persen; asalkan angka defisit terhadap PDB tidak melebihi tiga persen.

Malahan tahun kemarin, porsi utang terhadap pendapatan negara sekelas Jepang berada di angka 239 persen, Mz. Jadi ketika pendapatan penduduk dalam setahun pada waktu itu sebesar 523 juta rupiah, maka utang per penduduk sebesar 2,39 kalinya. Kok ya masih bisa hidup? Kok ya masih dikategorikan negara maju? Lha terus Jepang maju karena berutang? Atau berutang karena mereka negara maju?

Sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan tadi menarik untuk dijadikan bahan obrolan tipis-tipis sambil menikmati Kopi Reman Kantin Dhawa; dimana kita bisa berasumsi kemana-mana. Namun kalau membaca cerita Yutaka Iimura, Duta Besar Jepang di Indonesia 2002 s.d. 2004, yang dimuat Kompas akhir Juli lalu, setelah hancur karena Perang Dunia II, Jepang membangun kembali negaranya dengan berutang ke Bank Dunia. Singkat kata singkat cerita (courtesy of Jamal Mirdad’s Sedap Betul.―red), utang tersebut akhirnya bisa dilunasi berkat lahirnya sumber pendapatan, salah satunya yaitu pajak, dari tumbuhnya perekonomian nasional sebagai dampak positif dari pembangunan tersebut.

Begitu juga dengan Inggris, Perancis, Italia dan Jerman (Barat) sebagai negara yang turut menerima bantuan AS melalui program Marshall Plan yang bernilai 13,3 miliar dolar AS. Menurut bisik-bisik tetangga, apabila menggunakan perhitungan sekarang, nilainya setara dengan 35 kali valuasi klub terkaya di dunia versi Forbes per Juni 2017: Manchester United (Forza Milan!―red). Program selama empat tahun, dari 1947 s.d. 1951, itu ditujukan untuk membangun kembali ekonomi negara-negara di kawasan Eropa paska Perang Dunia II usai. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa program tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham komunisme Soviet.

Benang merahnya dengan Jepang, negara-negara tersebut dulu menerima utang, dan sekarang pun masih berutang. Dulu hancur karena perang, sekarang termasuk ke dalam jajaran elit kelompok ekonomi dunia.

Tahan dulu di situ.

Nah, sekarang Indonesia.

Ah, aku tahu kemana arah tulisanmu, Bro. Pokoknya aku nda setuju dengan kebijakan Pemerintah berutang. Titik!

Lha terus gimana? Agar dapur terus ngebul, Pemerintah hanya memiliki tiga opsi: memungut pajak; mengandalkan sumber daya alam yang harganya selama lima tahun terakhir cenderung turun, dan sangat tergantung nilai tukar rupiah; serta berutang ke negara lain, lembaga internasional atau ke rakyatnya sendiri. Plus, janji ini antara kita saja ya: kejatuhan Orde Baru meninggalkan beban utang sebesar 551 triliun rupiah dan rasio debt to GDP sebesar 58 persen. Itu baru hitung-hitungan angka, belum termasuk dampak sosialnya.

Lalu, kondisi negara yang belum stabil mengerek rasio tersebut ke level 85 persen pada tahun 1999 dan 88 persen pada tahun berikutnya. Jadi apabila pendapatan rakyat Indonesia pada tahun 2000 adalah sebesar 20 juta rupiah setahun, maka bisa dikira-kira kan berapa utangnya? Walaupun jatuh tempo dari utang tersebut berbeda-beda, tidak sekaligus dalam satu waktu, namun secara garis besar begitulah situasinya. Mungkin berawal dari situlah, pada tahun 2001 Pemerintah mendirikan suatu unit khusus di Kementerian Keuangan untuk mengelola utang, yaitu Debt Management Office, yang bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sejak tahun 2014.

Menurut saya pribadi mah, saat ini negara kita tercinta ini berada pada jalur terkendali dalam mengelola utangnya. Salah satu argumen dari pendapat tersebut adalah terhitung pada tahun ini, tiga lembaga rating internasional telah melabeli Indonesia dengan negara layak investasi; Fitch pada tahun 2011, Moody’s 2012, dan Standard & Poor’s 2017. Dengan kata lain, risiko untuk berinvestasi di Indonesia lebih rendah daripada dibandingkan dengan negara yang belum berpredikat ‘layak investasi’.

Iyah, Mz. Pada tahun 2011 dan 2012, saat presiden kita masih SBY, Indonesia sudah mendapatkan predikat itu. Salah satu alasannya, kata Moody’s adalah kondisi ekonomi yang stabil, padahal kondisi di pasar global sedang gonjang-ganjing karena krisis di kawasan Eropa. Sementara itu, kalau kata Fitch, karena rasio utang yang rendah dengan kecenderungan terus menurun.

Jadi meskipun sering dirisak oleh banyak netijen, selama masa kepemimpinannya, presiden yang album keempatnya sudah tersedia di Spotify tersebut berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen pada tahun 2005 menjadi ‘hanya’ 25 persen pada tahun 2014. Selain itu, beliau dan tim-nya juga sukses menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif pada level 4.6 persen di tengah resesi ekonomi dunia pada tahun 2009 akibat krisis subprime mortgage di AS setahun sebelumnya. Di antara negara anggota G20, hanya China dan India yang angkanya lebih besar dari Indonesia, masing-masing sebesar 9.4 persen dan 8.5 persen.

Itu kan karena terbantu oleh konsumsi masyarakat yang luar biasa, Bro. Biasa aja lah. Bagiku, itu hanya angka-angka tanpa makna. Waktu itu, negara masih bisa jalan kok tanpa adanya pemerintahan. Semacam pesawat dalam mode ‘otopilot’.

Wah ini menarik, Mz. Saya menemukan celah diskusi di situ karena serem kalau membayangkan apa yang akan terjadi apabila Pemerintah diam saja ketika salah satu investment bank terkemuka di AS, Lehman Brothers, dinyatakan bangkrut pada tahun 2008. Lha wong dampaknya kemana-mana dan lumayan lama (berima lho tadi.―red). Bahkan, pada Mei 2009, Ben Bernanke sebagai Gubernur Bank Sentral AS mengatakan bahwa dunia sedang berada pada krisis finansial terburuk sejak 1930. Tapi tak mengapa, perbedaan pendapat bagus kok untuk memperkaya ide dan wawasan. Asalkan tetap dengan kepala dingin. Yekan?

Kembali lagi berbicara mengenai pengakuan ‘layak investasi’: saya akan sangat keukeuh (hai, Cintah.―red) bahwa itu merupakan salah satu pencapaian Pemerintah yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satu keuntungannya adalah biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk membiayai defisit APBN saat ini, bisa lebih murah. Ketika biaya penerbitan SBN bisa ditekan, kemudian utang bisa dikendalikan dan dikelola secara profesional, maka Pemerintah bisa fokus untuk melangkah lebih jauh: membangun infrastruktur, contohnya.

arifprasdotcomUtangMelulu

Hal ini selaras dengan laporan World Bank awal Oktober lalu yang mengatakan defisit infrastruktur di Indonesia menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia hanya sepertiga negara berkembang lainnya. Oleh karenanya, akselerasi pembangunan proyek infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah di era Jokowi dengan tujuan mulia agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan itu. Dana yang disiapkan oleh Pemerintah untuk pembangunan proyek-proyek tersebut adalah sebesar Rp154.7 triliun pada tahun 2014, Rp256.1 triliun pada tahun 2015, Rp269.1 triliun pada tahun 2016, dan Rp384.7 triliun pada tahun 2017.

Wah, kok angkanya naik terus? Memang Pemerintah punya uang?

Jadi begini, selain menggenjot penerimaan melalui Pajak, salah satunya melalui program tax amnesty, Pemerintah dan DPR sepakat (sengaja ditebalkan agar disimak secara seksama dalam waktu sesingkat-seingkatnya.―red) untuk meningkatkan biaya utang dalam rangka pembiayaan belanja Pemerintah. Tentu saja tidak hanya belanja infrastruktur yang mengalami peningkatan, selain itu diantaranya juga belanja pendidikan dan kesehatan (porsinya dijaga masing-masing sebesar 20 persen dan 5 persen dari APBN), serta belanja Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, dan Perlindungan Sosial.

Pada tahun 2015 dan 2016 saja nih, berdasarkan capaian output prioritas sektor infrastruktur, Pemerintah sudah merealisasikan rekonstruksi, pelebaran, dan pembangunan jalan (tidak termasuk jalan tol) masing-masing sepanjang 4,455 km dan 2,528 km; pembangunan jalur kereta api masing-masing sepanjang 85 kilometer spoor dan 114.6 kilometer spoor; pembangunan bandara dan bendungan dengan total sebanyak 4 bandara dan 66 bendungan; serta perumahan sebanyak 210.5 ribu unit. Ini baru infrastruktur, masih ada daftar capaian Pemerintah dari sektor lainnya yang akan terlalu panjang apabila dituliskan di sini (Jadi inget choki-choki.―red) .

Back then, sejak 2013, Pemerintah sebenarnya sudah memulai inisiatif tjiamik, yaitu membiayai proyek infrastruktur dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara). Waktu itu, proyek infrastruktur yang dibangun adalah pembangunan jalur KA double track Cirebon-Kroya senilai 700 miliar rupiah. Sampai dengan tahun 2017, pembangunan proyek dengan skema ini diperkirakan mencapai 16,76 triliun rupiah, dan akan terus bertambah menjadi 22,53 triliun rupiah pada tahun depan.

Dengan nilai sebesar itu, banyak lho proyek-proyek yang sedang ataupun direncanakan akan dibangun. Mengutip data dari DJPPR, proyek-proyek itu diantaranya adalah double track Jatinegara-Bekasi, elevated track Kualanamu-Medan, pembangunan infrastruktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, revitalisasi Asrama Haji, dan rehab balai nikah (biar dirimu dan dirinya nyaman di hari bahagia, Mz.―red).

Pada akhirnya, setuju atau tidak dengan kebijakan Pemerintah berutang, ketika infrastruktur negara kita sudah berada selevel dengan, katakanlah, Jepang; dan merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang paling diuntungkan adalah seluruh rakyat Indonesia. Tanpa membedakan apakah ia Nella Lovers atau Vyanisti. Bukan begitu―kan?

Hak’e hak’e!!


Tautan Bermanfaat : GDP per Capita https://goo.gl/kNMCqu | Liechtenstein https://g https://goo.gl/u7kuZR | Forbes https://goo.gl/Tctmib | Marshall Plan https://goo.gl/RRo8cs | Pertumbuhan Ekonomi https://goo.gl/zuaRBy | Rasio Utang Indonesia https://goo.gl/VS5od4 | Ekonomi Indonesia Setelah Krisis Finansial https://goo.gl/t9Dkzb | Growth in Indonesia : Is it sustainable? https://goo.gl/X3pNBS | Yutaka Iimura https://goo.gl/UKtQjd | Fitch https://goo.gl/hjHkwg | Moody’s https://goo.gl/i4NP4M | Standard & Poor’s https://goo.gl/3SfCSC | Indonesian Sovereign Rating https://goo.gl/MMGquM | Defisit Infrastruktur https://goo.gl/QUpXqJ | APBN 2017 https://goo.gl/7KR58C | CIA’s The World Factbook https://goo.gl/c52d4Y | Project Based Sukuk https://goo.gl/sWqvmR | Krisis Finansial Terburuk https://goo.gl/tcDvQ4 | Profil Utang dan Penjaminan Penjaminan Pemerintah Pusat https://goo.gl/K4Yb8g

Sumber Data : DJPPR Kemenkeu, Bloomberg, World Bank, IMF, Spotify, Wikipedia.

Sumber Foto : Koleksi pribadi.

Disclaimer : Tulisan ini merupakan opini pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi tempat bernaung. Angka yang tidak presisi terkait pendapatan per kapita, contohnya, bisa saja terjadi karena perbedaan konversi nilai tukar dan pembulatan untuk penyederhanaan.

Swinging Voter

I do believe, social media and mass media would be more convenience to read if during this period, before the general election, each of any presidential candidate supporters are more focused to introduce their candidate instead of insulting their opponents. So, as a swinging voter, I can compare all candidates available fairly and, in the end, can decide where my vote will go.

In a simple way, the supporters can explain to the people like me about what your candidate have been done so far? What is his highest achievement as a leader in his previous or current position? What is he going to do if he becomes the winner? It would be better if he already has a shadow cabinet, but I understand this one is quite difficult. And the most important is; how can I am fully sure, if after winning the election his policies belong to the people―not to the party?

Time is running out. Just give your best effort to answer those four questions above. No need to waste your time by talking anything bad about any candidate from opposing parties. I hardly believe that kind of campaign will increase your candidate’s additional value. Instead, it would be disgrace him. Why? Well, when voting a person to be the president, besides those questions I consider other things as well, and his supporter is one of them.

All in all, is it more interesting people vote your candidate as the president because the voters believe that he is capable of it? Not because they have no other choice.